tugas pejabat penatausahaan keuangan skpd. Bolehkah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) merangkap sebagai PPTK, dan atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merangkap Sebagai PPTK…, Mohon Informasinya. tugas pejabat penatausahaan keuangan skpd

 
Bolehkah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) merangkap sebagai PPTK, dan atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merangkap Sebagai PPTK…, Mohon Informasinyatugas pejabat penatausahaan keuangan skpd Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 1. rezashinobie881 rezashinobie881 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Tahun Anggaran 2021. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara. 13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 9 Pejabat Penatausahaan. • Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD • Bendahara Penerimaan Pembantu – dalam hal ada (PPK - Unit SKPD); dibentuk KPA - Unit SKPD; • Pejabat. Pihak Terkait 1. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengadministrasi Kepegawaian di Lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2020. 4. By TAKDIR TAMHER 28 Nov, 2020 3 comments. bahwa pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007; b. PPTK (Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan) yg diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dgn bidang tugasnya 3. Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Berikut uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola. Peraturan Pemerintah Nomor terakhir dengan Peraturan 12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKSKPD). Mengingat :1. Pembantu PPTK. Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaskana Teknis Kegiatan, Bendahara dan Pembantu Bendahara, Penyimpan Barang, Pengurus Barang pada Badan dan. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 1. 2. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) 6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 71/2010. Kuasa Bendahara Umum Daerah 31 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). tugas bendahara pengeluaran SKPD pada Pemerintah Kota Solok, tidak hanya masalah penatausahaan dan pertanggungjawaban tetapi juga membahas setiap komponen dari tugas bendahara pengeluaran tersebut, mulai dari menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan sampai pada mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. PPK-SKPD mempunyai tugas: meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/. • Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada PenggunaAnggaran. 1 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah – UNIT SKPD Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. Adapun tugas pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah PPK SKPD yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu adalah : 1. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau c. MH. (Abdul Halim 2013 : 83) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 15. 19. 17. PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tugas PPTK dalam PP 12/2019 a. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut. jutnya. bendahara penerimaan, e. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan m. Md NIP. fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang mempunyai tugas: a. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 26 KEGIATAN BELAJAR II BAB IV. 1 Urgensi SPIP 17 SKPD); 7. Undang 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Tugas Pejabat Tata Usaha Keuangan dalam SKPD. Mencatat transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran), pendapatan, belanja, aset,. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan da lam penatausahaan pengeluaran yaitu:menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pelaksana. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. menggabungkan laporan -laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 95 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan. Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini, Badan pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi : 1. 9. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Menyiapkan daftar rincian rencana pengunaan dana sampai dengan jenis belanja sesuai dengan peraturan. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan , Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa dan Pejaabat Pembuat Komitmen. 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 9. menyiapkan laporan keuangan SKPD; e. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan SPM yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPDPanduan Teknis Bendahara Penerimaan adalah dokumen yang berisi pedoman dan prosedur bagi bendahara penerimaan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di era digital. 11. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya dapat disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuaiF. Melaksanakan akuntansi SKPD; g. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 34. Kewenangan SKPD dalam transaksi belanja meliputi : a. (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, dipimpin oleh sekertaris DPRD dan diangkat oleh Bupati dengan persetujuan dan bertanggungjawab kepada. 2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pejabat PA melalui PPK. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Menyiapkan kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK•, b. see full pdf download pdf. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 29 3. Kepala SKPD segera menetapkan pejabat pelaksana APBD TA 2023 pada Satuan Kerja Pengelola Keyangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tanpa mencantumkan tahun anggaran, antara. 196911041996032002 I. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD. tri anto. 2. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan. I. Disampaikan bahwa PA menurut Permendagri 77 Tahun 2020 menetapkan PPTK dan PPK SKPD, serta pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD yang dipimpinnya. 19. (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Di dalam PP No. c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu: meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengadministrasi Kepegawaian di Lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY Tahun. Akuntansi Beban Jasa dan Belanja SKPD. Pembantu Bendahara Pengeluaran k. 9. Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan m. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 28 2. Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah (BMD) biasanya terdapat perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan. 1. , M. NO 1 Jabatan Pej abat Penatausahaan Keuangan ( PPK SKPD ) Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK SKPD ) NAMA / NIP NUROKHIM EFENDI,SH NIP. Penanggungjawab adalah kepala Satdik yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, Adapun tugas pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah PPK SKPD yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu adalah : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha. Peraturan Gubemur Jawa Tengah nomor 122 pengeluaran, pemeriksaan ' k. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dalam rangka melaksanakan kuasa terhadap pemakaian anggaran yang dirangkum di dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menentukan pejabat yang akan menjalankan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. K E S A T U: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Akuntansi, Verifikator, Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan. 20. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah dari wajib pajak dengan kententuan yang ditetapkan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. 27. oleh pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran serta bendahara pengeluaran pembantu jika diperlukan. Jawaban : Apabila yang dimaksud sebagai PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, kami tidak melihat ada peraturan yang melarang rangkap. T PPTK Kegiatan: NIP. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan. Pejabat penatausahaan barang pada pengelola barang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya tata cara penatausahaan dan penyusunan LPJ bendahara agar. Kuasa Pengguna Anggaran c. untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 13. Berikan satu contoh transaksi beserta jurnalnya atas terjadinya koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. menyusun dan menyampaikan laporan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Dalam sistem akuntansi piutang, PPK SKPD melaksanakan fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu; j. Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan. PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: A. PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. Pelimpahan. Fungsi akuntansi di SKPKD. 1. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang. 17. Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Dalam rangka melaksanakan wewnang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penetausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. Artinya semakin baik pejabat penatausahaan keuangan-SKPD yang ada pada pemerintah Daerah di Kabupaten SigiPENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) PADA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022 No Nama Nama Kegiatan 1. Undang-undang. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola. b. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Bolehkah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) merangkap sebagai PPTK, dan atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merangkap Sebagai PPTK…, Mohon Informasinya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Huruf c angka 1 menyatakan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang 10. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD merupakan salah satu tugas penting yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan pemerintah daerah. (2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender. 000. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 14. 21. Tugas KPA : Melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; Puput Tri Komalasari 18 9 3/4/2018 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai. PENGAJUAN SPP a. Lampiran ini dapat diunduh dalam format pdf dan membantu pemerintah daerah. Sop Apbd 2012. Pihak Terkait a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD. penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. sbpk jakarta pusat. keuangan pada SKPD; 2) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 3) Staf pada unit SKPD yang diberi tugas oleh Kepala SKPD untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan tugasnya; 4) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaanManual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 23 C. Transcript Uraian Tugas Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD - Mene Meneli liti ti kelen elengk gkap apan an SP SPPP-LS LS yang yang disi disiap apka kan n ole oleh hP PPT PTK; K; – Mene Meneli liti ti kele keleng ngka kapa pan n SPP-U SPP-UP, P, SPP-GU SPP-GU,, SP SPPP-TU TU dan SPPSPP-LS LS yang yang diaju diajuka. kutaibarat. Sop Apbd 2012. Undang 7. CAMAT TIGANDERKET,. PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. 3. pejabat pada bidang penatausahaan keuangan. Hal tersebut menyebabkan. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan beserta bukti-bukti pendukungnya yang sah.